Bela Negara Sebagai Pilar Ketahanan Nasional: Kemhan Perkuat Fondasi Ideologis Bangsa Melalui Pembinaan di Kota Madiun

Madiun, 31 Juli 2025 — Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional yang berlandaskan karakter, ideologi, dan kesadaran kolektif warga negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) yang dipimpin oleh Brigjen TNI G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si., menyelenggarakan kegiatan strategis bertajuk “Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Lingkup Masyarakat” di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kegiatan ini merupakan manifestasi nyata dari amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sekaligus bentuk respons adaptif Kemhan terhadap berbagai bentuk ancaman nonmiliter yang tengah menggerus sendi-sendi ideologis, sosial, dan kultural bangsa.

Acara ini turut dihadiri oleh Wali Kota Madiun, Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd., bersama seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas ekosistem bela negara ke tataran masyarakat sipil.

Menjawab Tantangan Asimetris: Bela Negara dalam Dimensi Kontemporer

Dalam sambutannya, Brigjen TNI G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si., selaku Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan menyampaikan bahwa kesadaran bela negara saat ini tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai upaya militeristik. Sebaliknya, ia merupakan bentuk pertahanan ideologis dan kultural yang bertumpu pada kekuatan moral serta kecerdasan warga negara.

“Bela negara adalah investasi jangka panjang dalam membangun karakter bangsa yang resilien. Ia adalah proses kolektif untuk membentengi diri dari infiltrasi nilai asing yang mengancam keutuhan bangsa,” ujar Brigjen Eko.

Ia menekankan bahwa berbagai bentuk ancaman kontemporer seperti radikalisme, penyalahgunaan narkotika, kejahatan siber, disinformasi digital, hingga disorientasi identitas budaya, merupakan tantangan nyata yang membutuhkan respons sistemik dan strategis.

Dalam konteks teori pertahanan nonkonvensional, fenomena ini dikenal sebagai bentuk “hybrid threats” atau ancaman hibrida, yang tidak menyerang negara secara fisik, melainkan membidik kesadaran kolektif masyarakat — melemahkan nasionalisme, memecah persatuan, dan mengikis identitas ideologis.

Kota Madiun sebagai Miniatur Ketahanan Lokal

Wali Kota Madiun, Dr. H. Maidi, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan pembinaan bela negara ini menjadi momentum penting bagi penguatan fondasi sosial dan kultural di daerah. Menurutnya, pengarusutamaan nilai-nilai bela negara adalah strategi pertahanan akar rumput yang sangat relevan dengan konteks demokrasi dan globalisasi saat ini.

“Di tengah derasnya arus globalisasi dan penetrasi budaya asing, bela negara adalah pondasi dalam menjaga keutuhan sosial dan semangat kolektivitas. Kami menyambut baik sinergi dengan Kemhan, sebagai bentuk kerja sama yang tidak hanya simbolik, tetapi sangat strategis,” ungkap Wali Kota.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini, sejumlah narasumber dari berbagai instansi berperan penting dalam menyumbangkan gagasan substantif dan perspektif strategis guna memperkaya nilai kebangsaan. Sesi pembukaan diawali oleh Dr. S.R.M. Indah Permata Sari, S.T., M.M. dan Letkol Arm M. Tatrang, S.Sos., M.M., yang menyampaikan materi bertajuk Sejarah Bangsa Indonesia dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman historis dan penginternalisasian nilai-nilai dasar sebagai fondasi ideologis dalam membangun kesadaran nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Madiun memberikan paparan yang menyoroti urgensi kearifan lokal sebagai instrumen pertahanan budaya yang efektif. Dalam konteks ketahanan ideologis, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat identitas kebangsaan serta membentuk daya tangkal terhadap penetrasi nilai-nilai asing yang berpotensi mereduksi nasionalisme.

Mengakhiri rangkaian diskusi tematik, AKBP Lilik Dewi Indarwati, AML., S.H., M.M. dari Badan Narkotika Nasional (BNN) memaparkan isu strategis terkait ancaman narkotika yang semakin kompleks dan sistemik. Ia menekankan bahwa narkotika bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi merupakan bentuk ancaman multidimensi yang dapat mengganggu stabilitas sosial, melemahkan kualitas sumber daya manusia, dan merusak keberlangsungan generasi muda sebagai pilar keberlanjutan pembangunan nasional.

Membangun SDM Tangguh, Literat, dan Berkebangsaan

Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai sosialisasi, tetapi sebagai sarana kaderisasi nilai-nilai bela negara. Konsep pembinaan kesadaran bela negara yang ditawarkan Kemhan bersifat transformatif tidak sekadar informatif dengan tujuan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang ideologis, kritis, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Kelima nilai dasar bela negara yang terdiri dari: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, ditegaskan sebagai landasan moral dan etis yang harus dijadikan pedoman dalam setiap lini kehidupan, baik sosial, politik, maupun profesional.

“Hari ini kita tidak hanya butuh SDM cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara ideologis. Literasi digital, ketahanan budaya, dan pemahaman kontekstual terhadap Pancasila harus menjadi kompetensi dasar setiap warga negara di era disrupsi ini,” tegas Brigjen Eko.

Sinergi Nasional-Lokal sebagai Pilar Sistem Pertahanan Semesta

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa strategi pertahanan negara tidak bisa hanya dijalankan secara sentralistik. Pendekatan “Total Defense” atau Sistem Pertahanan Semesta yang diusung oleh Kemhan menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dan seluruh komponen bangsa.

Sinergi antara pusat dan daerah yang tergambar dari kehadiran unsur Forkopimda Kota Madiun menjadi bukti nyata bahwa bela negara bukanlah tanggung jawab eksklusif aparat pertahanan dan keamanan, tetapi proyek nasional bersama.

“Dalam dunia yang makin tanpa batas, bela negara adalah tugas lintas batas—melibatkan keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan sektor privat. Semua harus bergerak bersama,” pungkas Brigjen Eko.

Penutup: Bela Negara sebagai Agenda Peradaban

Lebih dari sekadar program, bela negara adalah agenda peradaban. Ia adalah jawaban atas krisis eksistensial bangsa di tengah arus global yang kerap mengaburkan batas antara kebenaran dan propaganda, antara kepentingan nasional dan infiltrasi nilai asing.

Kementerian Pertahanan menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan pembinaan kesadaran bela negara ke seluruh wilayah Indonesia, guna mewujudkan masyarakat sipil yang tangguh, berkarakter, dan siap menjadi garda depan dalam menjaga keutuhan NKRI.